Lebak, Banten.Lintas.batas.com —
Warga dan sejumlah perangkat Desa Suka Maju, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, mulai mempertanyakan kinerja Sekretaris Desa (Sekdes) setempat. Dugaan bahwa Sekdes jarang masuk kantor dan mengabaikan tanggung jawabnya mencuat ke publik setelah dikeluhkan oleh beberapa aparatur desa.10 Juli 2025
Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Sekdes telah berlangsung cukup lama dan sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini dinilai berdampak pada kelancaran urusan administrasi dan pelayanan publik.
> “Sudah sering sekali beliau tidak hadir di kantor, padahal banyak urusan administrasi yang menumpuk dan membutuhkan tanda tangan atau verifikasi dari Sekdes,” ujar sumber tersebut kepada wartawan.
Keluhan serupa juga datang dari perangkat desa lainnya. Mereka menuding bahwa Sekdes bertindak sewenang-wenang karena merasa memiliki wewenang penuh. Bahkan, menurut pengakuan salah satu perangkat desa, absensi sering kali dimanipulasi karena Sekdes sendiri yang memegang kendali atas data kehadiran.
> “Dia seenaknya saja. Saya yang justru sering dikorbankan. Di data absensi saya, tercatat jarang masuk sampai 12 hari, padahal sebenarnya tidak demikian. Tapi karena dia yang pegang data absen, dia bisa atur sendiri,” kata seorang perangkat desa yang kecewa.
Lebih mencengangkan lagi, Kepala Desa disebut-sebut tidak pernah menegur Sekdes meskipun mengetahui ketidakhadirannya yang berulang kali tanpa kejelasan.
> “Yang aneh, Kepala Desa sendiri seperti membiarkan. Padahal dia tahu kalau Pak Carik (Sekdes) jarang masuk kantor,” ujar seorang perangkat lainnya.
Kondisi ini membuat warga desa kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi, seperti surat pengantar dan keperluan legalitas lainnya. Beberapa warga mengeluh tidak mendapat pelayanan maksimal karena pejabat yang bersangkutan sering tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kecamatan Sobang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar pelayanan di desa kembali berjalan normal dan akuntabilitas perangkat desa tetap terjaga.
(Red)
