Pekalongan. Lintasbatas.com– Proyek preservasi Jalan Provinsi yang menghubungkan Kecamatan Wiradesa hingga Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp33,3 miliar tersebut dinilai belum berjalan optimal serta minim sosialisasi kepada masyarakat terdampak.
Dari pantauan di lapangan, pekerjaan preservasi memang telah dimulai, namun kondisi jalan di beberapa titik masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan karena berpotensi membahayakan keselamatan.
Preservasi jalan sejatinya merupakan bentuk pemeliharaan yang bertujuan menjaga fungsi jalan agar tetap optimal, meliputi kegiatan rutin, berkala, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, realisasi di lapangan dianggap belum sesuai ekspektasi masyarakat.
Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Pekalongan, Yuliarto MW, menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut, namun menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam proses awal pekerjaan.
“Kami sangat mendukung pembangunan jalan ini, tapi banyak warga dan pedagang yang mengeluh karena tidak ada sosialisasi sebelumnya, terutama di Desa Gumawang. Padahal informasi seperti ini penting agar masyarakat bisa mempersiapkan diri,” ungkap Yuliarto.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum LSM Sayap Amanah Nusantara (SANRA), Ali Rosidin, juga mengungkapkan kekhawatirannya setelah meninjau langsung kondisi proyek dari Kelurahan Gumawang hingga Bojong Lor.
“Masih banyak jalan berlubang dan bergelombang yang belum diperbaiki. Sayang sekali, proyek sebesar ini justru hanya untuk tambal sulam. Mengapa tidak sekalian dicor beton agar lebih awet dan tahan lama?” ujarnya, Minggu (3/8/2025).
Sejumlah pedagang yang beraktivitas di sepanjang jalan tersebut turut menyampaikan keluhan atas dampak proyek terhadap usaha mereka. Minimnya koordinasi awal dinilai sangat merugikan.
“Kami kaget, tahu-tahu lapak kami dikeruk untuk pelebaran bahu jalan tanpa pemberitahuan. Barang dagangan pun terpaksa dibuang karena sudah terlanjur dibeli,” keluh salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kasi Bina Marga DPU Kabupaten Pekalongan, Supriyanto, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Desa Gumawang.
“Kami memang sudah berencana melakukan sosialisasi sebelum proyek berlanjut ke tahap berikutnya. Harapannya, masyarakat bisa ikut memberi masukan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar tanpa menimbulkan kerugian,” jelasnya.
Supriyanto juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di ruas jalan Wiradesa–Kajen yang merupakan jalur strategis penghubung antara Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara.
“Ini jalur vital dengan intensitas kendaraan tinggi. Maka, pembangunan jalan ini diharapkan bisa sekuat jalur Pantura,” tambahnya.
APPI, LSM SANRA, serta elemen masyarakat lainnya berharap agar proyek ini dievaluasi secara menyeluruh. Pelaksanaan yang transparan, pelibatan warga, serta kualitas pekerjaan yang maksimal menjadi harapan utama agar proyek senilai puluhan miliar rupiah ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar formalitas pembangunan.
(Tim)
