Lebak .Lintasbatas.com– Pelaksanaan program Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Balai KB) di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan dari masyarakat. Hasil investigasi lapangan pada Kamis (25/9/2025) mengungkapkan bahwa sebagian besar warga di sejumlah desa belum merasakan langsung manfaat dari program penyuluhan dan pendampingan keluarga yang seharusnya dijalankan secara rutin.
Salah satu temuan mencuat di Kampung Jambrut, Desa Wangunjaya. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku belum pernah menerima informasi atau mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan program Balai KB.
> “Saya belum pernah mendapat informasi atau kegiatan dari Balai KB di desa kami,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran di platform keterbukaan publik Jaga.id, tidak ditemukan rincian alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) khusus untuk Kecamatan Cigemblong. Padahal, pada tahun 2024, Provinsi Banten mendapatkan alokasi BOKB sebesar Rp77,5 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pembinaan kader, pendampingan keluarga, hingga pendataan keluarga secara menyeluruh.
Mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis BOKB, anggaran yang diterima wajib direalisasikan dalam bentuk kegiatan non-fisik yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar untuk keperluan administrasi.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak warga yang belum mengetahui adanya program Balai KB. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketimpangan pelaksanaan program di Kecamatan Cigemblong.
Seorang tokoh pemuda setempat menilai lemahnya pelaksanaan program KB dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pembangunan keluarga dan penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
> “Kalau programnya tidak sampai ke masyarakat, berarti ada masalah dalam pemerataan. Anggaran sudah ada, tapi manfaatnya belum dirasakan secara luas. Pemerintah harus segera evaluasi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Cigemblong menyampaikan apresiasi atas masukan dari masyarakat dan menyatakan akan melakukan evaluasi internal.
> “Saya juga mengucapkan terima kasih, karena dengan ini saya bisa melakukan evaluasi kepada rekan saya yang ada di desa. Maaf sebelumnya jika saya sempat menanyakan siapa yang memberi keterangan, karena kami khawatir warga tersebut tidak hadir di posyandu. Biasanya kami melakukan kegiatan bersamaan dengan posyandu bersama bidan dan kader,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai KB Kecamatan Cigemblong belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidakmerataan pelaksanaan program.
Masyarakat berharap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lebak serta BKKBN Provinsi Banten segera turun tangan, membuka data penggunaan BOKB secara transparan, dan memastikan program Bangga Kencana benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di desa-desa secara merata.
(Red)
