LEBAK,Lintasbatas//com — Kasus ditemukannya belatung hidup dalam ompreng makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MI Al Hadid, Kampung Cijahi, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, memasuki babak baru.
Temuan tersebut sebelumnya viral melalui pemberitaan JGN NEWS pada 28 September 2026. Pihak SPPG Yayasan Hamim Center telah mengakui adanya kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, perhatian publik kini tertuju pada langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua DPC FRIC Kabupaten Lebak, A. Sutisna, menilai evaluasi saja belum cukup dan meminta adanya tindakan konkret terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut.
FRIC Soroti Tindak Lanjut BGN
A. Sutisna mengatakan, BGN perlu memastikan bahwa kasus serupa tidak kembali terjadi, terutama karena makanan dalam program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak sekolah.
“FRIC Lebak menilai tupoksinya Korwil BGN Lebak lemah kalau hanya evaluasi tidak ada penindakan terhadap dapur yang MBG-nya ada belatung. Ini bukan soal salah ucap, ini soal anak sekolah. Harus ada sanksi tegas,” tegas A. Sutisna, Selasa (30/9/2026).
Saat dikonfirmasi kembali pada Rabu pagi, 30 September 2026, Sutisna menyebut dirinya memperoleh informasi bahwa evaluasi telah dilakukan. Namun, menurut dia, tindakan lanjutan yang konkret terhadap SPPG terkait belum terlihat.
FRIC Lebak juga mendorong agar mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan MBG dijalankan secara menyeluruh.
Dorong Pengawasan Kualitas Diperketat
Menurut FRIC, pengawasan terhadap makanan yang diproduksi SPPG harus dilakukan secara ketat, mulai dari bahan baku hingga makanan diterima oleh peserta didik.
FRIC menekankan pentingnya pemeriksaan pada beberapa tahapan, antara lain pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan secara higienis, serta pemeriksaan akhir sebelum makanan dikemas dan didistribusikan ke sekolah.
“Setiap ompreng yang keluar dari dapur SPPG harus dipastikan telah melalui pemeriksaan kualitas. Jangan sampai makanan yang tidak layak konsumsi lolos dan sampai kepada anak-anak,” kata Sutisna.
Selain pengawasan kualitas, FRIC juga meminta adanya evaluasi dan pelaporan secara berjenjang atas temuan tersebut. Menurut Sutisna, kronologi kejadian perlu didokumentasikan secara lengkap, termasuk bukti foto, video, serta keterangan dari pihak sekolah maupun saksi terkait.
FRIC Minta Persoalan Kerugian Tidak Dibebankan ke Anggaran MBG
FRIC Lebak juga menyoroti persoalan penggantian makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Sutisna meminta agar apabila terdapat kewajiban penggantian akibat kelalaian pihak penyedia, mekanismenya tidak mengurangi anggaran utama program MBG yang telah dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
“Kalau ada kelalaian dari dapur, jangan sampai anggaran negara untuk makanan anak justru digunakan untuk menutup akibat kelalaian tersebut. Mekanisme pertanggungjawabannya harus jelas,” ujarnya.
Desak Pemeriksaan dan Sanksi
FRIC Lebak selanjutnya mendesak BGN melakukan pemeriksaan terhadap SPPG Yayasan Hamim Center, termasuk memastikan pemenuhan persyaratan dan standar kesehatan yang berlaku.
“Kalau hanya evaluasi lalu minta maaf, besok akan ada lagi kasus serupa. Kami desak BGN Pusat turun tangan, periksa SLHS dapur SPPG Hamim Center, suspend sementara, dan berikan sanksi tegas,” ujar Sutisna.
Ia menambahkan, program MBG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Karena itu, menurutnya, kualitas makanan dan pengawasan terhadap penyelenggara menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Kasus temuan belatung di MI Al Hadid kini menjadi perhatian publik dan sekaligus menjadi sorotan terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Lebak. Publik masih menunggu tindak lanjut dan keputusan resmi dari pihak BGN terkait hasil evaluasi serta langkah terhadap SPPG Yayasan Hamim Center.
(Tim//red)
