LEBAK.Lintasbatas com – Sekretaris Jenderal Forum Relawan Kemanusiaan Indonesia (FORKIN) sekaligus Ketua Harian DPP Garuda Satu Komando Federasi, Arul Abunawas, menyoroti rendahnya respons Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak terhadap berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang dinilai mendesak.
Sorotan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan FORKIN kepada DPRD Kabupaten Lebak. Menurut Arul, forum yang diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat itu justru jauh dari ekspektasi karena minimnya kehadiran anggota legislatif maupun perwakilan instansi terkait.
“Surat permohonan RDP sudah kami sampaikan lebih dari satu bulan sebelumnya. Namun saat pelaksanaan, yang hadir hanya satu anggota Komisi III DPRD. Padahal persoalan yang kami bawa menyangkut kepentingan masyarakat luas dan seharusnya melibatkan seluruh pihak terkait. Ini tentu sangat mengecewakan,” ujar Arul.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya perhatian para pemangku kebijakan terhadap persoalan sosial kemanusiaan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Forum Relawan Kemanusiaan Indonesia yang dipimpin Jainal Abidin (Habib) berencana menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah, antara lain:
- Dugaan terbengkalainya sejumlah ruangan pelayanan kesehatan.
- Ruangan yang tidak difungsikan akibat kerusakan fasilitas MCK dan pendingin ruangan (AC).
- Perlunya pengawasan terhadap penyerapan anggaran pemerintah secara transparan.
- Ketidakjelasan pelayanan ortopedi bagi masyarakat.
- Ketidakjelasan data desil penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.
- Pengelolaan dan penggunaan anggaran dana hibah KORPRI.
Arul menegaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu.
“Kami ingin ada perbaikan nyata. Persoalan sosial kemanusiaan tidak boleh dianggap sepele. DPRD sebagai lembaga pengawas dan pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menunjukkan minimnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
FORKIN berharap Pemerintah Kabupaten Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, dan seluruh instansi terkait dapat memperkuat sinergi dalam menangani berbagai persoalan sosial kemanusiaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak.
Menunggu Tanggapan DPRD dan Instansi Terkait
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Lebak maupun instansi terkait mengenai kritik dan sejumlah persoalan yang disampaikan FORKIN dalam RDP tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan agar pemberitaan tetap berimbang sesuai dengan kaidah jurnalistik.
(M.fadilah/Red)
